BUPATI PIMPIN LANGSUNG RAKOR TPID HSS

Harga kebutuhan pokok yang sebagian diantaranya mengalami fluktuasi yang cukup tajam mendapat perhatian serius Pemkab HSS. Hal ini menjadi topik bahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang dilaksanakan pagi tadi bertempat di Aula Rakat Mufakat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS. Rapat sendiri dibuka dan dipimpin langsung oleh Bupati Drs. H.Achmad Fikry, M.AP didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP, MA. Sementara peserta rapat terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID serta stake holder terkait seperti Bulog Barabai, pihak Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kandangan. (Selasa, 19/07)

“Termasuk yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah fenomena gas elpiji, dimana sekarang banyak kecendrungan yang terjadi orang banyak bergeser menggunakan gas elpiji 3 Kg, sementara gas elpiji 3 Kg adalah diperuntukan hanya bagi masyarakat kalangan bawah. Ini salah satu yang harus diantisipasi oleh TIM. Pemkab HSS sendiri tidak membenarkan kalau ASN nya ada yang ikut menggunakan gas 3 Kg” ungkapnya.

H. Achmad Fikry juga menambahkan khusus untuk kebutuhan beras, Pemkab HSS sendiri sangat berkomitmen untuk menjaga kondisi beras lokal tetap terjaga dan petani bisa menikmati hasilnya. Hal ini didukung dengan peluncuran Program Gali Rasni (Pegawai Membeli Beras Petani) guna meningkatkan kesejahteraan petani, bekerjasama dengan Gapoktan.

Selain cabai, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya juga turut dibahas dalam rapat kali ini, termasuk gandum dan minyak goreng. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang meningkat ini terungkap selain karena faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perkembangan politik dunia, khususnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Seperti diketahui Rusia dan Ukraina merupakan 2 negara penghasil minyak nabati dan gandum yang cukup besar, sehingga kondisi perang yang terjadi membuat ekspor mereka menjadi terhambat sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa negara pengimpor.
Dari hasil diskusi dalam Rakor TPID kali ini, sebagaimana biasa berbagai masukan dan saran serta langkah strategis dirumuskan untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Secara berturut-turut para Kepala Perangkat Daerah dan stake holder terkait ikut memberikan masukan bagi Pemkab HSS. Hasil rakor sendiri akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, terutama yang bersentuhan langsung dengan masalah perekonomian masyarakat.
(Kominfo-HSS/AJP/18072022)