Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP)
Untuk mengoptimalkan implementasi perbaikan sistem tata kelola pemerintah di daerah melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP), diperlukan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sehubungan dengan hal tersebut, Selasa (31/08/2021), KPK RI mengadakan acara Sinergi Penguatan Tata Kelola Daerah Melalui MCP bersama KPK, Kemendagri dan BPKP secara daring dengan agenda Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas Tahun 2021 yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPK Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A.
Acara tersebut diikuti oleh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala D/BPKAD se-Indonesia, termasuk pula Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, M. AP.
Bupati HSS mengikuti giat tersebut di Media Center Setda Kab. HSS dengan didampingi Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M. AP, Inspektur Ir. Rusmajaya, MT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) M. Arliyan Syahrial, M.IP dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kab. HSS Drs. H. Nanang FMN.
Launching kali ini mengangkat tema “MCP Sebagai Instrumen Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah”
Dalam arahannya Ketua KPK RI menyampaikan jika kegiatan kali ini adalah momentum sebagai anak bangsa untuk melepas NKRI dari praktek korupsi. Dijelaskannya, Monitoring Centre For Prevention (MCP) adalah salah satu aspek dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi lebih utamanya dengan cara pencegahan.
“KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,”ujar Ketua KPK dalam keterangan tertulisnya.
Firli berharap MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
Kegiatan launching MCP merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).
Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Kepala Daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP.
Pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada 10 pemerintah daerah provinsi, yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri.
Ada pun 10 provinsi yang mendapat apresiasi tersebut di antaranya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan.
Ditemui usai acara, Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mendukung adanya Program MCP ini dan Kab. HSS sudah menerapkan program MCP ini.
Bupati berharap dengan adanya MCP, sistem dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik sehingga Kab. HSS bisa terbebas dari korupsi.
“Intinya adalah secara maksimal kita memanfaatkan anggaran kita untuk kesejahteraan masyarakat sehingga upaya pertama adalah pencegahan terjadinya korupsi. Kita akan terus meningkatkan MCP kita. Mudah-mudahan dengan cara ini korupsi bisa kita cegah dari awal. Karena lebih baik dicegah, daripada berhadapan dengan masalah hukum,” tuturnya.
“Saya berpesan kepada seluruh ASN yang ada di lingkup pemerintah Kab. HSS agar dapat menjadi ASN yang baik mengedepankan taat aturan dan mengedepankan masyarakat,” pesan Bupati menutup wawancara.
(KOMINFO/HSS/SR/2021)
