PEMKAB HSS GELAR RAKOR PERSIAPAN OBSERVASI PERCONTOHAN KABUPATEN ANTIKORUPSI DAN EVALUASI KINERJA KDH
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bertempat di Aula Rakat Mufakat, Kompleks Setda HSS, jajaran pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Observasi Percontohan Kabupaten Antikorupsi sekaligus Evaluasi Kinerja Kepala Daerah (KDH). Acara yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten HSS ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan daring sebelumnya bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait Sosialisasi Kepmendagri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026.
Hadir memberikan arahan langsung, Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos, M.AP, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Suriani menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan pusat. Ia menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan program kerja mereka dengan Astacita Presiden, khususnya yang berkaitan dengan Program Strategi Nasional, beserta dengan sanksi yang akan diterima andai hal tersebut tidak dilaksanakan.
“Makanya kita di daerah harus mampu berdiri lebih mandiri. Kita perlu mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Ini penting agar segala program yang dilaksanakan di daerah bisa terus berjalan tanpa terpengaruh dengan berbagai kebijakan pusat” tegas Wabup.
Beberapa sektor yang disorot untuk ditingkatkan pendapatannya meliputi sektor parkir, pariwisata, penyewaan gedung, pengelolaan cottage wisata, hingga fasilitas olahraga dan layanan rumah sakit. Selain itu, beliau juga memberikan peringatan keras terkait integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten HSS, Kiki Rahmawaty, menjelaskan bahwa Kabupaten HSS kini tengah bersiap menghadapi observasi sebagai calon daerah percontohan antikorupsi. Menurutnya, penilaian ini akan memberikan dampak signifikan terhadap standar pelayanan publik di Bumi Antaludin.
Berdasarkan rencana teknis, tim observasi akan memfokuskan pemantauan pada lima dinas strategis yang menjadi wajah pelayanan publik di HSS, yaitu : Dinas Kesehatan (RSUD), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dengan Mall Pelayanan Publiknya dan Dinas Kominfo SP.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mematangkan kesiapan administrasi maupun fisik di lapangan, sehingga Kabupaten HSS dapat lolos verifikasi dan menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia dalam penerapan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi.
(Kominfo-HSS/AJP/09032026)
