RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PEMERINTAH TANGGAPI MASUKAN FRAKSI DPRD TERKAIT RPJMD DAN PAJAK DAERAH
DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Rapat ini membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 dan perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rabu (02/07)
Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP hadir dalam rapat ini mewakili Pemerintah Daerah, sekaligus menyampaikan jawaban atas masukan fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya, pada Selasa lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD HSS, H. Husnan, S.Ag, didampingi Wakil Ketua II, H. Muhammad Kusasi.
Adapun beberapa masukan dari fraksi DPRD dan tanggapan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata dan kuliner. Mereka juga mendorong agar sosialisasi pajak lebih ditingkatkan dan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah (SIKETUPAD) lebih dioptimalkan.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan meminta pemerintah mengkaji ulang pengelompokan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pemerintah menyatakan siap bekerja sama dengan DPRD dalam hal ini.
Fraksi PKB mengusulkan pengembangan wisata dan peningkatan pelayanan publik, termasuk penambahan tenaga kesehatan serta penataan parkir dan pedagang kaki lima.
Fraksi Nasdem berharap RPJMD menjadi dokumen strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah sepakat bahwa perubahan Perda perlu diarahkan untuk pengelolaan pajak yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
Fraksi PDIP mendorong pelaksanaan RPJMD yang lebih efektif, serta peningkatan layanan parkir dan pengelolaan pasar. Pemerintah akan memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan dari sektor retribusi.
Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa RPJMD adalah dokumen penting bagi arah pembangunan. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap transparansi pajak, dukungan untuk UMKM, dan penerapan sistem digital dalam pembayaran.
Fraksi PPP-Gelora menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah menyambut baik masukan ini dan menyatakan akan melakukan edukasi hingga ke tingkat desa, serta memperkuat sistem pengawasan digital untuk penerimaan pajak.
Usai rapat, Sekda HSS H. Muhammad Noor menyampaikan bahwa seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi sudah ditanggapi.
“Kami sudah menyampaikan tanggapan terhadap harapan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD. Alhamdulillah banyak dukungan terhadap RPJMD, sementara untuk Ranperda Pajak dan Retribusi banyak mendapat saran, seperti peningkatan layanan parkir di tepi jalan dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran pajak,” jelasnya.
Beliau berharap, setelah penjelasan ini, pembahasan Ranperda bisa dilanjutkan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
