adminPagi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) melalui Bagian Hukum Setda HSS menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab.HSS serta Launching JDHI Candatan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Kamis, (14/12).
Adapun Maksud tujuan kegiatan pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan wajah baru JDIH agar lebih mudah diakses masyarakat untuk mendapatkan produk hukum yang dibuat, khususnya peraturan perundang-undangan secara nasional pada umumnya yang digunakan bersama stakeholder dalam rangka menjadikan masyarakat Kab. HSS yang lebih sadar Hukum.
Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Pj Bupati HSS yang sekaligus melaunching Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI yang diwakili Pustakawan Ahli Madya, PIt. Koordinator Pelayanan Dokumen Publikasi Hukum Ibu Katarina Rosariani, S.Kom, M.Si, Analis Hukum pada BPHN Kemenkumham RI Bapak Aji Bagus Pramukti, S.H
Kepala Bagian Hukum Setda HSS Fitri, SH dalam laporannya menyampaikan bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kab. HSS adalah bagian dari website pemerintah daerah yang menjadi sarana sosialisasi produk hukum yang non tatap muka dalam rangka pelayanan informasi hukum secara digital pada bagian hukum Setda HSS yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Dalam pengelolaannya, JDIH Kab.HSS sedang berbenah pada tanggal 3 Agustus 2023 dimana beberapa bulan yang lalu, Bagian Hukum Setda HSS bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada pembinaan hukum Nasional Kemenkumham RI dengan tujuan untuk mendapatkan pendampingan dan arahan yang efektif dan efisien menuju perbaikan menyeluruh pada pengelolaan JDIH.
Dalam sambutannya, Pj Bupati HSS mengapresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan Rakor pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Daerah pada hari ini. Sekaligus juga peluncuran JDIH for android Bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Tentunya melalui kegiatan ini akan menjadi sarana untuk mensosialisasikan layanan JDIH Kab HSS pada seluruh perangkat daerah, Kecamatan, hingga Kelurahan dan Desa. Sekaligus untuk memperkenalkan wajah baru jdih kabupaten hulu sungai selatan yang diharapkan lebih mudah di akses untuk di dayagunakan bersama oleh stakeholder maupun masyarakat guna terwujudnya masyarakat sadar hukum,” ucap Beliau.
Pj Bupati HSS berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang optimal sebagaimana harapan bersama.
PERMUDAH MASYARAKAT MENGAKSES PRODUK HUKUM, PJ BUPATI HSS BUKA RAKOR DAN LAUNCHING JDIH CANDATAN
