admin
Bertempat di Pendopo Bupati HSS, dilaksanakan Ekspose Capaian Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci Outcome pada LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Tahun 2021. Jum’at (18/03/2022)
Ekspose ini turut dihadiri langsung oleh Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S.AP, MA serta Sekda HSS Drs. H. M. Noor, M.AP juga turut di ikuti oleh para kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Kab. HSS dan Tim Penyusun LPPD.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Dian Marliana, SSTP, M.Si dalam paparan eksposenya mengatakan LPPD merupakan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikannya satu kali dalam satu tahun dan penyampaian paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan LPPD terdiri dari tiga laporan yaitu LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, yang kedua LKPJ disampaikan kepada DPRD dan yang ke tiga RLPPD yang disampaiakan kepada masyarakat baik lewat media cetak atau online maupun website pemda.
Lebih lanjut di sampaikan Dian bahwa capaian kinerja pemerintah daerah ada tiga poin yang akan di evaluasi yang pertama capaian kinerja makro yang terdiri dari IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan. Capain lainnya yang akan di evaluasi adalah capaian akuntabilitas kinerja Pemda dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (IKK outcome dan IKK output).
Sementara itu Bupati HSS H. Achmad Fikry dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua petugas di PD yang penuh dengan ketekunan dan konsisten menyampaikan datanya kepada tim sekeretariat penyusunan LPPD.
Bupati mengatakan kata kunci penyajian LPPD ini adalah pengolahan data, data yang sudah di sajikan di tahun 2021 dipegang untuk data di tahun 2022 sehingga bisa melihat jika ada peningkatan atau penurunan.
Bupati meminta kepada semua kepala PD jika ada yang perlu diluruskan atau disempurnakan data dalam LPPD agar secepatnya menghubungi Bagian Pemerintahan asal jangan sampai menghambat jadwal penyampain LPPD ke Menteri Dalam Negeri
