Sekda Kab. HSS Hadiri Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPRD Kab. HSS) tentang pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kab. HSS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah digelar di ruang sidang DPRD, Selasa (25/01).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rodi Maulidi, SH dan dihadiri Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Ketua DPRD H. Akhmad Fahmi, SE, 16 anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum, Camat, serta undangan lainnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Adapun pandangan umum fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:
Pada pandangan umum fraksi Gerindra-PAN, mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pada fraksi Golkar, mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik terwujud secara good governance dan clean government, serta menghindari kendala-kendala tidak hemat, tidak efisien dan tidak efektif.
Fraksi Nasdem berharap dengan ranperda ini dapat menjadi landasan hukum dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Pemerintah Kab. HSS mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.
Pada fraksi PDIP, mengapresiasi adanya peningkatan pelayanan di RS Daha Sejahtera dengan menyediakan alat cuci darah yang akan melayani masyarakat khususnya di wilayah Daha, kemudian PDIP juga meminta kepada Pemkab HSS untuk menyediakan lahan kepada Sekolah Luar Biasa dengan akses jalan yang tidak terlalu jauh dan lokasi yang mudah dijangkau, dan juga meminta untuk secepatnya dilakukan perbaikan jalan di beberapa ruas jalan wilayah Daha yang tergenang air sehingga kerusakan jalan semakin parah.
Pada fraksi PKS, ada beberapa pertanyaan yang diajukan PKS, yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, kemudian apa sudah dilakukan publik hearing untuk mengetahui tingkat pemahaman, respon dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku, dan juga pundi-pundi usaha baru apa yang akan dilakukan Pemkab HSS sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan.
Fraksi PKB, meminta kepada Pemkab HSS dalam mengusulkan setiap anggaran daerah harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah sehingga terhindar dari tumpang tindih suatu kegiatan. PKB juga berharap Pemkab HSS bisa membangun Balai Latihan Kerja di daerah karena semakin sedikit para pemuda pemudi yang mempunyai keahlian khusus.
(Kominfo-HSS/Agtf/25012022)
