SEKDA : HSS RELATIF NORMAL DALAM PENYERAPAN APBD, KABUPATEN LANDAK TERENDAH
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs. H. Muhammad Noor, MAP mewakili Bupati HSS siang ini mengikuti secara langsung Rapat Koordinasi Langkah Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dan dipimpin langsung oleh Mendagri H. Tito Karnavian, dengan peserta para Kepala Daerah yakni Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Indonesia. (Selasa, 25/05).
Pemaparan dan pengarahan dari Mendagri sendiri disampaikan, sehubungan banyaknya daerah di Indonesia yang tingkat pertumbuhan ekonomi serta daya serap APBD nya sangat rendah. Hal ini didasari sebab utama karena memmang adanya pandemi Covid-19, namun harus tetap menjadi fokus perhatian. Mendagri menyampaikan keinginannya agar waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk mencapai target belanja. Untuk tingkat provinsi saja, hingga akhir April 2021, terdeteksi cuma 10 provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai nilai plus. Untuk itu Mendagri akan membentuk Tim guna melakukan asistensi terhadap daerah yang kesulitan dalam peningkatan daya serap APBD-nya.
Sekda H.M. Noor sendiri ketika ditanya usai telekonference menyampaikan bahwa HSS termasuk berada garis menengah dalam skala penyerapan APBD.
“Ada beberapa daerah tadi dari indikator Kementerian Dalam Negeri yang belanja APBD nya sudah berada di atas nasional, yakni 20%. Dan alhamdulillah HSS sendiri berada di angka 19%, artinya kita masih dalam posisi normal, dan dalam satu bulan ke depan kita akan memperkuat belanja daerah untuk bidang fisik. Kepala Bapelitbangda sendiri sudah menyusun langkah antisipasi ke depan untuk memenuhi target belanja daerah ini agar sesuai target nasional 20% atau lebih” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H. Nanang Fahrurrazi, M.Si dan Kepala Bapelitbangda M. Arlian Syahrial, M.Pd. Rakor ini sendiri beragenda tunggal yakni pemaparan dan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dengan sedikit dialog bersama Kepala Daerah yang untuk pencapaian APBD-nya rendah, seperti Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
(Kominfo-HSS/AJP/25052021)
